Update PPh 21 Tahun 2025: Skema Terbaru, Regulasi Jelas, dan Perhitungan yang Lebih Praktis

Kursus Brevet Pajak – Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering ditemui oleh masyarakat, khususnya bagi karyawan, pemberi kerja, dan praktisi keuangan. Memasuki tahun 2025, pemerintah kembali melakukan penyesuaian kebijakan PPh 21 guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai update PPh 21 tahun 2025, mulai dari pengertian dasar, perubahan skema, landasan regulasi, hingga gambaran perhitungan praktis yang mudah dipahami oleh wajib pajak.

Apa Itu PPh 21?

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak ini pada umumnya dipotong langsung oleh pemberi kerja dan disetorkan ke kas negara.

Subjek PPh 21 meliputi:

• Karyawan tetap

• Karyawan tidak tetap

• Tenaga ahli

• Penerima honorarium

• Pejabat negara dan aparatur sipil

Dengan sistem pemotongan di sumber penghasilan, PPh 21 menjadi instrumen penting dalam menjaga kepatuhan pajak.

Latar Belakang Update PPh 21 Tahun 2025

Pembaruan PPh 21 di tahun 2025 dilakukan untuk menjawab beberapa tantangan, antara lain:

1. Kebutuhan simplifikasi administrasi perpajakan.

2. Penyesuaian dengan sistem pelaporan pajak digital.

3. Meningkatkan keadilan pajak berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak.

4. Menyesuaikan skema pajak dengan dinamika dunia kerja modern.

Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan perhitungan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah wajib pajak dalam memahami kewajibannya.

Skema Baru PPh 21 Tahun 2025

Salah satu sorotan utama dalam update PPh 21 tahun 2025 adalah penyederhanaan skema pemotongan pajak. Pemerintah menekankan konsistensi antara pemotongan bulanan dan kewajiban pajak tahunan.

Beberapa poin penting dalam skema terbaru meliputi:

• Penyesuaian metode perhitungan PPh 21 agar lebih selaras dengan penghasilan tahunan.

• Optimalisasi tarif progresif sesuai lapisan penghasilan.

• Penegasan mekanisme pemotongan untuk karyawan tetap dan tidak tetap.

• Penyelarasan data PPh 21 dengan sistem pelaporan elektronik.

Skema baru ini dirancang agar selisih antara pajak yang dipotong selama tahun berjalan dan pajak terutang dalam SPT Tahunan menjadi lebih minimal.

Regulasi yang Menjadi Dasar PPh 21 Tahun 2025

Penerapan PPh 21 tahun 2025 tetap berlandaskan pada peraturan perpajakan yang berlaku, dengan penyesuaian teknis melalui regulasi turunan. Secara umum, dasar hukum PPh 21 mencakup:

• Undang-Undang Pajak Penghasilan

• Peraturan Menteri Keuangan terkait tata cara pemotongan dan pelaporan

• Ketentuan teknis yang mendukung sistem administrasi pajak modern

Regulasi tersebut menegaskan hak dan kewajiban baik bagi pemberi kerja sebagai pemotong pajak maupun bagi karyawan sebagai wajib pajak.

Komponen Penghasilan yang Dikenakan PPh 21

Dalam perhitungan PPh 21, tidak semua penghasilan dikenakan pajak secara penuh. Komponen penghasilan yang umumnya menjadi objek PPh 21 meliputi:

• Gaji pokok

• Tunjangan tetap

• Bonus dan insentif

• Honorarium dan imbalan jasa

Sementara itu, terdapat pula pengurang penghasilan bruto, seperti:

• Biaya jabatan

• Iuran pensiun

• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pemahaman komponen ini penting agar perhitungan PPh 21 dilakukan secara benar.

Baca Juga : Kapan Seseorang Wajib Membayar Pajak? Memahami Usia dan Syarat Menjadi Wajib Pajak di Indonesia

Gambaran Perhitungan PPh 21 yang Lebih Praktis

Dalam skema terbaru, perhitungan PPh 21 dilakukan dengan pendekatan yang lebih sistematis. Secara umum, langkah perhitungannya meliputi:

1. Menentukan total penghasilan bruto.

2. Mengurangi biaya yang diperkenankan secara fiskal.

3. Menghitung penghasilan neto.

4. Mengurangkan PTKP sesuai status wajib pajak.

5. Menerapkan tarif pajak progresif pada penghasilan kena pajak.

Dengan pendekatan ini, wajib pajak dapat lebih mudah memprediksi kewajiban pajaknya dan meminimalkan risiko kekurangan bayar di akhir tahun.

Dampak Update PPh 21 bagi Karyawan dan Perusahaan

Update PPh 21 tahun 2025 memberikan dampak bagi berbagai pihak, antara lain:

Bagi Karyawan

• Perhitungan pajak menjadi lebih transparan.

• Potensi selisih pajak saat pelaporan SPT semakin kecil.

• Meningkatkan pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan.

Bagi Perusahaan

• Administrasi pemotongan pajak menjadi lebih tertata.

• Risiko kesalahan perhitungan dapat ditekan.

• Kepatuhan pajak perusahaan meningkat.

Pentingnya Memahami Update PPh 21

Pemahaman terhadap kebijakan PPh 21 terbaru sangat penting, tidak hanya bagi praktisi pajak, tetapi juga bagi masyarakat umum. Dengan memahami aturan yang berlaku, wajib pajak dapat:

• Mengelola keuangan pribadi secara lebih baik.

• Menghindari sanksi akibat kesalahan pelaporan.

• Mendukung sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Update PPh 21 tahun 2025 membawa perubahan signifikan melalui skema yang lebih sederhana, regulasi yang semakin jelas, serta pendekatan perhitungan yang lebih praktis. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan pemberi kerja.

Dengan memahami perubahan tersebut, wajib pajak diharapkan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman yang baik terhadap PPh 21 bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari kontribusi aktif dalam pembangunan nasional.